Vol. 3 No. 1 (2016)

Front Matter

Front Matter

Editor ⁽¹⁾

⁽¹⁾
Abstract View : 206 | Page : i-ii |

Articles

PROBLEMA KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERIMPLIKASI TERHADAP PIDANA ADMINISTRASI YANG BERDAMPAK PADA UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Sugianto ⁽¹⁾

⁽¹⁾ IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
- PDF
Abstract View : 100 | Page : 405-416 |
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN MODAL VENTURA

Rudyanti Dorotea Tobing ⁽¹⁾

⁽¹⁾ STIH Tambun Bungai Palangka Raya, Indonesia
- PDF
Abstract View : 528 | Page : 417-432 |
PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Agus Rasyid C.W ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Universitas Muhammadiyah Sukabumi
- PDF
Abstract View : 206 | Page : 433-438 |
MEMBANGUN HAKIM BERKARAKTER MELALUI PENDEKATAN SPIRITUAL PLURALISTIK PROGRESIF

Sukresno ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Universitas Muria Kudus, Indonesia
- PDF
Abstract View : 121 | Page : 439-446 |
MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN MELALUI ARBITRASE KETENAGAKERJAAN

Ujang Charda S ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Universitas Subang, Indonesia
- PDF
Abstract View : 177 | Page : 447-464 |
NEGARA DAN KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN DAN POSISI ILMU HUKUM TATA NEGARA

Otong Rosadi ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang
- PDF
Abstract View : 555 | Page : 465-474 |
SISTEM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM DI TURKI

Hermansyah ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Lembaga Studi Hukum Indonesia
- PDF
Abstract View : 112 | Page : 475-482 |
REKONSTRUKSI PERAN ORMAS DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG ORMAS

Megawati Barthos ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Universitas Borobudur, Jakarta
- PDF
Abstract View : 273 | Page : 483-498 |
MEWUJUDKAN PERADILAN UMUM YANG AGUNG MELALUI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Herri Swantoro ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
- PDF
Abstract View : 88 | Page : 499-501 |

Back Matter

Back Matter

Editor ⁽¹⁾

⁽¹⁾
Abstract View : 203 | Page : 502-505 |

Front Matter

Front Matter

Articles

PROBLEMA KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERIMPLIKASI TERHADAP PIDANA ADMINISTRASI YANG BERDAMPAK PADA UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN MODAL VENTURA

PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

MEMBANGUN HAKIM BERKARAKTER MELALUI PENDEKATAN SPIRITUAL PLURALISTIK PROGRESIF

MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN MELALUI ARBITRASE KETENAGAKERJAAN

NEGARA DAN KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN DAN POSISI ILMU HUKUM TATA NEGARA

SISTEM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM DI TURKI

REKONSTRUKSI PERAN ORMAS DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG ORMAS

MEWUJUDKAN PERADILAN UMUM YANG AGUNG MELALUI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Back Matter

Back Matter

Acreditation

Sidebar New