Vol. 3 No. 1 (2016)

Front Matter

Abstract View : 94 | Page : i-ii |

PROBLEMA KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERIMPLIKASI TERHADAP PIDANA ADMINISTRASI YANG BERDAMPAK PADA UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

• PDF

Abstract View : 61 | Page : 405-416 |

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN MODAL VENTURA

• PDF

Abstract View : 381 | Page : 417-432 |

PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

• PDF

Abstract View : 130 | Page : 433-438 |

MEMBANGUN HAKIM BERKARAKTER MELALUI PENDEKATAN SPIRITUAL PLURALISTIK PROGRESIF

• PDF

Abstract View : 73 | Page : 439-446 |

MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN MELALUI ARBITRASE KETENAGAKERJAAN

• PDF

Abstract View : 74 | Page : 447-464 |

NEGARA DAN KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN DAN POSISI ILMU HUKUM TATA NEGARA

• PDF

Abstract View : 422 | Page : 465-474 |

SISTEM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM DI TURKI

• PDF

Abstract View : 48 | Page : 475-482 |

REKONSTRUKSI PERAN ORMAS DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG ORMAS

• PDF

Abstract View : 199 | Page : 483-498 |

MEWUJUDKAN PERADILAN UMUM YANG AGUNG MELALUI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

• PDF

Abstract View : 51 | Page : 499-501 |

Back Matter

Abstract View : 82 | Page : 502-505 |