Hukum Tata Negara sebagai Sarana Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Selaras dengan Prinsip Demokrasi

Ma’ruf Cahyono

Authors

Ma’ruf Cahyono Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Keywords:

Hukum, Hukum Tata Negara, Tata Kelola, Pemerintahan, Demokrasi

Abstract

Indonesia termasuk ke dalam negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dasar. Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) metode yang berkembang dalam ilmu sosial dan ilmu hukum, dengan menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif. Metode yang digunakan dalam ilmu hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil daripada penelitian menjelaskan pentingnya kerangka hukum tata negara yang jelas sebagai haluan negara, sekaligus mengungkapkan pentingnya tata hubungan kerja antar lembaga negara di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu, penelitian ini menekankan prinsip good governance sebagai bagian pokok dan inheren dalam konseptualisasi dan pelaksanaan hukum tata negara Indonesia.

Abstract

In principle, humans are independent, so power over humans only applies with the knowledge and permission of that power. This power can be said to be the highest power in the state. Indonesia is included as a country that adheres to the ideology of people’s ownership. The people have the highest power in the state, but the constitution regulates its implementation. The real owner of the highest power in the Indonesian state is the people. That power must be realized from the people, by the people, and for the people; even power should be held together with the people. In this study, 2 (two) methods have been developed in the social and legal sciences, emphasizing examining doctrinal or normative research methods. The method used in legal science is to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The results of the research explain the importance of a clear constitutional legal framework as the direction of the state, as well as reveal the importance of working relations between state institutions in the system of administering state government. In addition, this study emphasizes the principle of good governance as a fundamental and inherent part of the conceptualization and implementation of Indonesian constitutional law.

Keywords: Law, Constitutional Law, Governance, Governance, Democracy

References

Agustino, Leo. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Asshiddiqie, Jimly. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH-UII Press, 2005.

Asshidiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Astawa, I Gde Pantja and Suprin Na’a. Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Chandra, Christian. "Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada rumah sakit." Agora 4, no. 1 (2016): 869-874.

Dwiyanto, Agus. Kualitas Pelayanan Publik. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Hafrida, Hafrida, and Ivan Fauzani Raharja. "Analisis yuridis penerapan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah kabupaten Sarolangun." Jurnal Sains Sosio Humaniora 1, no. 2 (2017): 129-141.

Hidayat, Syarif. "Menimbang Ulang Konsep Good Governance: Diskursus Teoretis." Masyarakat Indonesia 42, no. 2 (2018): 151-165.

Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2006.

Iswanto, Yoshua Karel. "Akuntabilitas Publik dalam Proses Hukum Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." Lex Administratum 3, no. 8 (2015).

Kamis, Margarito. Gagasan Negara Hukum yang Demokratis di Indonesia (studi sosiolegal atas pembatasan Presiden oleh MPR 1999-2002). Jakarta: Universitas Indonesia (Doctoral Dissertation), 2004.

Locke, John. Two Treatises of Government. London: Everyman, 1993.

Magnis-Suseno, Franz. Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

MD, Moh. Mahfud. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama media, 1999.

Melva, Wendy. Pemilukada: Demokrasi dan Otonomi Daerah. Bandar Lampung: B.E Press, 2013.

Pakpahan, Muchtar. Ilmu Negara dan Politik. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010.

Pierre, Jon, and B. Guy Peters. Governance, politics and the state. London: Bloomsbury Publishing, 2020.

Rousseau, Jean Jacques. The Social Contract. London: Penguin Books, 1968.

Rousseau, Jean-Jacques, and George Douglas Howard Cole. The Social Contract, Or, Principles of Political Right. Charlottesville: University of Virginia Library, 2001.

Sedarmayanti. Good governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manejemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good governance (Kepemerintahan Yang Baik). Bandung: CV. Mandar Maju, 2004.

Suseno, Franz Magnis. Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis. Jakarta: Gramedia, 1995.

Yazid, Tantri Puspita, and Hevi Susanti. Pemanfaatan Website Sebagai Media Komunikasi Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Portal Pemerintah Provinsi Riau Terkait Bencana Kabut Asap). Pekanbaru: Seminar Nasional (Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik”), (2016).

Yuhana, Abdy. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Bandung: Fokusmedia, 2009.