Restructuring Institutional and Legal Policies in Fostering the Ideology of Pancasila

Abstract

This research was aimed to describe the restructurization of existing policies to formulate the legal umbrella for strengthening Pancasila ideology in Indonesia. Strengthening Pancasila has been already formulated by establishing a new institution called Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). This study analyse the policy structuring in this new policy which was seen as as a reinforcement, and expected to create a better order by using Pancasila as the utmost national philosophy. This study uses a qualitative research approach where qualitative research as a scientific method is often used and carried out by a group of researchers in the field of social sciences. A qualitative research approach is a research and understanding process based on a method that investigates a social phenomenon which in this study focuses on strengthening institutional policies in fostering the ideology of Pancasila. This method is used in research to try to understand and explore their views and experiences to get the information or data needed. In order to provide regulatory strengthening for BPIP institution, it is necessary to reorganize policy directions in the regulatory aspect, which is carried out by strengthening the current legal umbrella of BPIP which is based on a Presidential Regulation whose legal force is increased to become Law. Therefore, the results of the research show that it is necessary to regulate: a). Procedures for Implementing Coordination, Synchronization, and Inter-institutional Relations, and b). Control of Pancasila Ideology Development for Ministries/Agencies and Local Governments.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan restrukturisasi kebijakan yang ada untuk merumuskan payung hukum penguatan ideologi Pancasila di Indonesia. Penguatan Pancasila sudah dirumuskan dengan membentuk lembaga baru bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kajian ini menganalisis penataan kebijakan dalam kebijakan baru ini yang dipandang sebagai penguatan, dan diharapkan dapat menciptakan tatanan yang lebih baik dengan menggunakan Pancasila sebagai falsafah bangsa yang paling tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilakukan oleh sekelompok peneliti di bidang ilmu-ilmu sosial. Pendekatan penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial yang dalam penelitian ini berfokus pada penguatan kebijakan kelembagaan dalam pembinaan ideologi Pancasila. Metode ini digunakan dalam penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalamannya untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan. Dalam rangka memberikan penguatan regulasi bagi lembaga BPIP, maka perlu penataan kembali arah kebijakan di bidang regulasi yang dilakukan dengan memperkuat payung hukum BPIP saat ini yang didasarkan pada Peraturan Presiden yang kekuatan hukumnya ditingkatkan menjadi UU. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu diatur: a). Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Hubungan Antar Lembaga, dan b). Pengendalian Pengembangan Ideologi Pancasila bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Kata kunci: Penguatan Kebijakan, Kelembagaan, Pembinaan, Ideologi, Pancasila