Rekonseptualisasi Tindak Pidana Pajak yang Merugikan Keuangan Negara sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Authors

  • KMS. Herman Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia
  • Faisal Santiago Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia
  • Bambang Bernanthos Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia

Keywords:

Pajak, Hukum Pajak, Tindak Pidana Pajak, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Perbuatan pidana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sudah seharusnya dan tepat bila dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi, sebagaimana Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan, 1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana di bidang pajak, 2) Mengapa tindak pidana di bidang pajak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian yang dilakukan juga bersifat deskriptif. Di dalam metode penelitian hukum normatif terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di bidang pajak di Indonesia saat ini dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku sebagai Hukum yang Khusus (Lex Spesialis) dibidang Perpajakan, namun jika tidak cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, maka diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Hukum yang Umum (Lex Generalis) berdasarkan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Abstract

A crime in the field of taxation is an act that violates tax laws and regulations that causes losses to state finances where the perpetrator is threatened with criminal penalties. Criminal acts that can harm state finances or the country's economy should be categorized as a criminal acts of corruption, as defined in the definition of criminal acts of corruption according to the law on eradicating criminal acts of corruption. Problems, 1) How is criminal law enforcement in the tax sector, 2) Why can criminal acts in the tax sector be categorized as criminal acts of corruption? Based on the problems studied, the type of research is normative legal research methods. Normative legal research methods are carried out by examining existing library materials. The research conducted is also descriptive in nature. The authors use three kinds of library materials in the normative legal research method: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study show that the enforcement of criminal law in the field of taxation in Indonesia is currently carried out based on laws and regulations in the field of taxation that apply as a Special Law (Lex Specialist) in the field of taxation, but if it is not sufficiently regulated in the laws and regulations in the field of taxation, then provisions, as stipulated in the Criminal Code as General Law (Lex Generalis), are enforced based on Article 103 of the Criminal Code (KUHP).

Keywords: Tax, Tax Law, Tax Crime, Corruption Crime

References

Aji, Mas Toha Wiku, and Purwoto Umi Rozah Aditya. "Analisis Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 174/pid. b/2009/pn. pwt)." Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1-18.

Ali, Mahrus. "Hubungan Antara Sumber dan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Penetapan Uang Pengganti." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 21, no. 1 (2014): 43-60.

Fatah, Abdul, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Henny Juliani. "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2016): 1-15.

Fatah, Abdul, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Henny Juliani. "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2016): 1-15.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 103

Ningrum, Diajeng Kusuma, Budi Ispiyarso, and Pujiono Pujiono. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara." Law Reform 12, no. 2 (2016): 209-221.

Nursadi, Harsanto. "Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana." Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 1 (2018): 110-136.

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Saidi, Muhammad Djafar. "Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perpajakan." Jurnal Hukum dan Peradilan 2, no. 1 (2013): 35-44.

Saputra, Roni. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)." Jurnal Cita Hukum 3, no. 2 (2015): 95573.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1984.

Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1981.

Syamsiah, Tiwi Nur. Tindak Pidana Perpajakan. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2011; Adyan, Antory Royan. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan." Pranata Hukum 2, no. 2 (2007).

Toruan, Henry Donald Lbn. "Pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 3, no. 3 (2014): 397-416.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

Herman, K., Santiago, F., & Bernanthos, B. (2018). Rekonseptualisasi Tindak Pidana Pajak yang Merugikan Keuangan Negara sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Lex Publica, 5(2), 23–30. Retrieved from https://journal.appthi.org/index.php/lexpublica/article/view/92

Issue

Section

Articles