Economic and Legal Implications of Tax Debt Preference on Tax Obligations in Indonesia

Abstract

This study aims to investigate the economic and legal implications of tax debt on tax obligations in Indonesia. The research was conducted by taking two legal sources relevant to this matter: Law on General Provisions and Tax Procedures (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan/KUP) and Tax Collection with Forced Letter (Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa/PPSP). The basic considerations are that there are many legal institutions in these rules which are characterized by the character of the principle of preference as a legal principle. The research was conducted quantitively by using a normative and juridical approach. The data was analyzed by using a descriptive approach. Based on Article 21 of the KUP Law confirms that the right to advance only concerns the law of execution of tax debts through the auction of the property of the tax guarantor. Based on the KUP Law, which categorizes preemptive rights in the part of the execution of tax debts, the resulting legal implications involve the legal force of prior rights over other rights in the execution (auction) of the property of the tax guarantor. The KUP Law and the PPSP Law implicitly adhere to a broader understanding of prior rights than just the law for the execution of tax debts, resulting in the state’s position of preference beginning when the tax is declared payable by law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi ekonomi dan hukum dari utang pajak terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengambil dua sumber hukum yang relevan dengan hal tersebut, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/PPSP). Dasar pertimbangannya adalah banyak pranata hukum dalam aturan-aturan tersebut yang dicirikan oleh sifat asas preferensi sebagai asas hukum. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Berdasarkan Pasal 21 UU KUP yang menegaskan bahwa hak uang muka hanya menyangkut hukum pelunasan utang pajak melalui pelelangan harta benda penanggung pajak. Berdasarkan UU KUP yang mengkategorikan hak mendahului dalam bagian dari pelaksanaan utang pajak, maka implikasi hukum yang ditimbulkannya menyangkut kekuatan hukum hak mendahului atas hak lainnya dalam pelaksanaan (pelelangan) harta benda penanggung pajak. UU KUP dan UU PPSP secara implisit menganut pengertian yang lebih luas tentang hak-hak yang didahulukan dari pada sekedar undang-undang pelaksanaan utang pajak, sehingga mengakibatkan negara berada pada posisi preferensi sejak pajak dinyatakan terutang oleh undang-undang.

Kata kunci: Preferensi Utang Pajak, Kewajiban Perpajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP)