KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Tinjauan Sosiologis)

Abstract

Elita Purnamasari, kewenangan penyidik polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (suatu tinjauan sosiologis). Tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dan dilakukan secara masif melibatkan orang-orang yang berlatar belakang pendidikan yang cukup serta tingkat ekonomi yang baik. Pemberantasan korupsi terus dilakukan dengan menyertakan para penegak hukum khususnya pihak kepolisian yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Kewenangan Penyidik polri berdasarkan KUHAP maupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Penegakan hukum tindak pidana korupsi terus dilakukan oleh POLRI walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah lahir dan mempunyai kewenangan yang besar. Semuanya itu mempunyai tujuan yang sama memberantas tindak pidana korupsi guna menciptakan masyarakat yang sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.