Transformation of Politics of Tax Law to Create a Fair and Efficient Tax Collection System
Keywords:
Tax, Politics of Law, Law Reform, Tax Collection, JusticeAbstract
In the context of the challenges of tax policy in creating a fair and efficient tax collection system, the politics of tax law needs to be transformed. Tax Law is a collection of regulations used to regulate the legal relationship between the State as a tax collector and the public as taxpayers. The purpose of tax law in general is to create justice in tax collection by the authorities to the public as taxpayers. Policymakers should be aware that the introduction of new tax expenditures and the introduction of special tax treatment for certain groups of taxpayers can create new special interest groups. A tax reform strategy that enables policy makers to achieve tax policy objectives and successfully implement fundamental and efficient reforms needs to be implemented. Policy makers must clearly communicate the strategic vision and objectives of tax reform. The transition in tax regulation in Indonesia in recent years could help bring about tax reform. The government can make tax reform happen by introducing rules that allow the old tax rules to continue to apply to some existing situations while the new tax rules will apply to all future situations.
Abstrak
Dalam konteks tantangan kebijakan pajak dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang adil serta efisien, politik hukum pajak perlu bertransformasi. Hukum Perpajakan adalah kumpulan peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan hukum antara Negara sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai pembayar pajak. Tujuan hukum perpajakan secara umum adalah untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh penguasa kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Pembuat kebijakan harus menyadari bahwa pemberlakuan pengeluaran pajak baru dan pengenalan perlakuan pajak khusus untuk kelompok pembayar pajak tertentu dapat menciptakan kelompok kepentingan khusus baru. Strategi reformasi pajak yang memungkinkan pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan pajak dan berhasil melaksanakan reformasi mendasar serta efisien perlu diterapkan. Pembuat kebijakan harus mengomunikasikan visi strategis dan tujuan reformasi pajak dengan jelas. Transisi pengaturan pajak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dapat membantu mewujudkan reformasi pajak. Pemerintah dapat membuat reformasi pajak terjadi dengan memperkenalkan aturan yang memungkinkan aturan pajak lama untuk terus berlaku untuk beberapa situasi yang ada sementara aturan pajak baru akan berlaku untuk semua situasi di masa depan.
Kata kunci: Pajak, Politik Hukum, Transformatif, Pemungutan Pajak, Keadilan
References
Alt, James, Ian Preston, and Luke Sibieta. “The political economy of tax policy.” Dimensions of tax design: The mirrlees review (2010): 1204-77.
Ashworth, John, and Bruno Heyndels. “Political fragmentation and the evolution of national tax structures in the OECD.” International Tax and Public Finance 8, no. 4 (2001): 377-393.
Bird, Richard M. “Managing tax reform.” Bulletin for International Fiscal Documentation 58, no. 2 (2004): 42-55.
Brys, Bert, Sarah Perret, Alastair Thomas, and Pierce O'Reilly. “Tax Design for Inclusive Economic Growth.” OECD Taxation Working Papers 26 (2016).
Campbell, John L. “Institutional analysis and the role of ideas in political economy.” Theory and society 27, no. 3 (1998): 377-409.
Dewatripont, Mathias, and Gerard Roland. “The design of reform packages under uncertainty.” The American Economic Review (1995): 1207-1223.
Drazen, Allan. “The political economy of delayed reform.” The Journal of Policy Reform 1, no. 1 (1996): 25-46.
Fernandez, Raquel, and Dani Rodrik. “Resistance to reform: Status quo bias in the presence of individual-specific uncertainty.” The American economic review (1991): 1146-1155.
Holcombe, Randall G. “Tax policy from a public choice perspective.” National tax journal 51, no. 2 (1998): 359-371.
Nilasari, Retno. Analisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah: studi kasus pada suku dinas pendapatan daerah Jakarta Pusat I. Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
Niman, Neil B. “Keynes and the invisible hand theorem.” Journal of Post Keynesian Economics 10, no. 1 (1987): 105-115.
Olofsgård, Anders. The Political Economy of Reform: Institutional Change as a Tool for Political Credibility. Washington, DC: World Bank, 2003.
Profeta, Paola, Simona Scabrosetti, and Stanley L. Winer. “Wealth transfer taxation: an empirical investigation.” International Tax and Public Finance 21, no. 4 (2014): 720-767.
Satriyo, Andika. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi. Jakarta: Universitas pembangunan Nasional “Veteran”, 2007.
Sidik, Machfud. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Bandung: Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah, 2002.
Suardikha, I. Made Sadha. “Pengaruh sistem perpajakan yang kondusif terhadap dunia usaha.” Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis 2, no. 2 (2007): 1-14.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2020 Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.





