Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Ganti Rugi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Pembangunan Ruas Jalan Tol

Authors

  • Cecep Wiharma Universitas Suryakancana, Cianjur, Indonesia
  • Asep Hasanudin Universitas Suryakancana, Cianjur, Indonesia
  • Leny Megawati Universitas Suryakancana, Cianjur, Indonesia
  • Hadi Koswara Universitas Suryakancana, Cianjur, Indonesia

Keywords:

Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Kepentingan Publik, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus menjamin keadilan bagi masyarakat dalam perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan, termasuk di dalamnya pemberian ganti rugi pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan ruas jalan tol. Dalam pelaksanaannya timbul pertanyaan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum perlu mendapatkan ganti rugi, dan bagaimana bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang – undangan serta upaya yang harus di lakukan masyarakat untuk menanggulangi hambatan bagi masyarakat mendapatkan ganti rugi sesuai aturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara: yuridis normatif, deskriptif analis, jenis dan sumber, yaitu data primer dan skunder, kualitatif. Setelah di kaji lebih dalam menunjukan bahwa ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan amanat konstitusional dan sebagai kompensasi atas potensi ekonomi tanah yang dimiliki masayarakat. Ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman Kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Upaya yang harus di lakukan masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi adalah mendatangi sumber informasi resmi seperti kantor desa atau kelurahan dan kecamatan. Kemudian pastikan dokumen-dokumen adalah dokumen asli yang diakui oleh negara.

Abstract

Procurement of land for the public interest must ensure justice for the community in acquiring land for the implementation of development, including the provision of compensation for land acquisition for the benefit of the construction of toll roads. In practice, the question arises, why does land acquisition for the public interest need compensation? What is the form of compensation given to the owner of land rights based on the legislation? What efforts should be made by the community to overcome obstacles for the community to get compensation? According to applicable regulations? The methods used in this study include normative juridical, descriptive analysis; types and sources, namely primary and secondary data, qualitative. After further review, it shows that compensation in land acquisition for the public interest is a constitutional mandate and is compensation for the economic potential of the land owned by the community. Compensation can be given as money, replacement land, resettlement, share ownership, or other forms agreed upon by both parties. Efforts that the community must make to obtain compensation are to visit official sources of information such as the Office Village and Subdistrict. Then make sure the documents are original documents recognized by the state.

Keywords: Land Acquisition, Compensation, Public Interest, Law No. 2 of 2012

References

Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia. Bandung: Citra Abadi Bakti, 1991.

Arba, H. M. "Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam UUPR dan RTRW se Provinsi Nusa Tenggara Barat." Jurnal Media Hukum 20, no. 2 (2013).

Armi, Aldinur. “Dampak Sosial Kebijakan Relokasi Pasar, Jurnal Administrasi Publik (JAP),” Universitas Brawijaya 4 (2016): 3.

Friedmann, Wolfgang. "Legal Theory and the Practical Lawyer." The Modern Law Review 5, no. 2 (1941): 103-112.

Idham, H. Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Bandung: Alumni, 2004.

Junadi, Yudi. Relasi Agama & Negara Redefinisi Diskursus Konstitualisme Di Indonesia. Cianjur: IMR Pres, 2013.

Kamilah, Anita and M. Rendi Aridhayandi, “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken),” Jurnal Wawasan Hukum 32 (2015): 15.

Kamilah, Anita and Yuyun Yulianah, “Land Tenure System Dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Kedudukannya Dalam Hukum Agraria Nasional,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 2, no. 2 (2018).

Kamilah, Anita. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pemanfaatan Aset Negara Melalui Model Build Operate and Transfer/Bot." Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 3 (2021): 603-618.

Kamilah, Anita. Diktat Perkuliahan: Diktat Hukum Agraria. Cianjur: Universitas Surya Kancana, 2018.

Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasiona. Bandung: Binacipta, 1976.

Kuswandi, “Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesarbesarnya Kemakmuran Rakyat,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1, no. 2 (2017).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.

Nuraeny, Henny. “Pola Reintersi Sosial Korban Perdagangan Orang Di Kabupaten Cianjur Berbasis Pemberdayaan Ekonomi,” Jurnal Internasional, 1 (2016): 5.

Nurlinda, Ida. Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Prespektif Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Paranginangin, Effendi. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.

Santoso, Urip. Perolehan Hak Atas Tanah. Jakarta: Predamedia Group, 2015.

Sinilele, Ashar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2017).

Sumardjono, Maria S.W. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi. Jakarta: Kompas, 2007.

Sumardjono, Maria SW. Tinjauan Yuridis Keppres No. 55/1993 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Konsepsi Hukum, Permasalahan Dan Kebijaksanaan Dalam Pemecahannya). Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, 1994.

Sutedi, Adrian. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zarkasih, Hery. "Pelaksanaan prinsip keadilan dalam pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum (studi kasus pelebaran jalan raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 3, no. 2 (2015).

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik Di Masyarakat Lombok,” MABASAN 12, no. 1 (2018).

Downloads

Published

2018-01-30

How to Cite

Wiharma, C., Hasanudin, A., Megawati, L., & Koswara, H. (2018). Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Ganti Rugi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Pembangunan Ruas Jalan Tol. Lex Publica, 5(1), 44–50. Retrieved from http://journal.appthi.org/index.php/lexpublica/article/view/88

Issue

Section

Articles