About the Journal

Sejak awal abad milenium ketiga di bumi ini, banyak pemikir ilmu hukum mempertanyakan eksistensi fungsi, penegakan dan tujuan hukum. Dari banyak pemikiran tentang fungsi, penegakan serta tujuan hukum, ada yang mereduksi jauh ke belakang dengan cara mengingatkan pemikiran Plato yang menganggap hukum itu sebagai pencerminan akal manusia yang paling sempurna (the reflection of common human reason in its full development).

Standar yang digunakan dalam perspektif ini, aspek perbuatan yang boleh diperbuat manusia dan yang harus dihindari, dimulai dari proses pembuatan produk hukum. Artinya, pihak yang memiliki legitimasi kewenangan membuat perundang-undangan harus memiliki kapabilitas dan berintegritas sehingga produk hukum terhindar dari dasar pemikiran praktis yang menghasilkan undang-undang yang tak memberikan kegunaan bagi keadilan masyarakat.

Dari konteks pemikiran Plato, maka benar adanya, jika guna menghindari cederanya cita dan tujuan hukum (justice), idealnya, keberadaan konsep hukum buatan manusia, merupakan hasil yang mencerminkan segala norma buatan manusia karena kekuasaan sebagai kesepakatan untuk merealisasikan hukum Tuhan dalam kehidupan manusia. Jika demikian konsep hukum yang tercipta, maka konsep buatan manusia tersebut akan mencerminkan norma moral maupun norma hukum yang pernah menjadi yurisprudensi.

Untuk itu, karena keberadaan manusia yang beradab merupakan subyek dan obyek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka layak kalau harus tunduk pada hukum di negaranya. Rudolf Von Jhering dalam “Der Zwech Im Recht” menyebut, bahwa Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa (compulsory rules) yang berlaku dalam suatu negara. Menurut E. Utrecht Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati.

Pemikiran ahli tersebut benar adanya. Sayangnya, masih banyak masyarakat (luas) yang mencederai hukum. Padahal, dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lain, serta tunduk pada keteraturan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maupun norma yang telah terkonsepkan. Dari keberadaan hukum itu maka dapat diketahui bahwa hukum memiliki fungsi guna menciptakan dan menjaga ketertiban serta keamanan.

Penerbitan Lex Publica merupakan hasil kesepahaman Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia, yang dimaksudkan guna menjadi sarana para pemikir kritis di bidang ilmu hukum. Karena itu setiap penerbitan Lex Publica, selalu merefleksi beberapa peristiwa hukum yang dikaji berdasarkan kaidah ilmiah, sekaligus mengingatkan tentang pentingnya bahwa tujuan hukum harus diwujudkan melalui penegakkan hukum. Bagi para pihak yang membantu penerbitan jurnal ini tak lupa disampaikan terima kasih dan mudah-mudahan keberadaan Jurnal Lex Publica dapat memberikan pencerahan bagi pembaca.