Author Guidelines

Panduan Pengajuan Naskah

  1. Naskah yang diterima adalah artikel yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. naskah dapat berupa jurnal laporan hasil suatu penelitian atau artikel ulasan (review). Naskah ditulis dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
  2. Naskah diketik pada kertas ukuran A4 (210 x 297 mm) dengan jarak antar baris 1 spasi. Batas pengetikan dari tepi kertas diatur sebagai berikut:
    • Tepi atas : 3 cm
    • Tepi bawah : 2.5 cm
    • Tepi kiri : 3 cm
    • Tepi kanan : 2.5 cm
  1. Naskah diketik dengan mempergunakan jenis huruf Times New Roman dengan spesifikasi ukuran huruf sebagai berikut:
    • Judul naskah                 : ukuran huruf 14 point
    • Nama penulis, keterangan lembaga penulis, abstrak dan kata kunci: ukuran huruf 12 point
    • Isi naskah                 : ukuran huruf 12 point
    • footnote                 : ukuran huruf 10 point
    • Daftar pustaka : ukuran huruf 12 point
  1. Format penulisan mempergunakan format satu kolom. Naskah setiap halaman diberi nomor berurutan, minimal 20 halaman dan maksimal 130 halaman. Naskah dikirim melalui online submission di https://journal.appthi.org/index.php/lexpublica/about/submissions
  2. Naskah disusun secara berurutan terdiri atas:
    • Judul artikel
    • Nama lengkap penulis (tidak disingkat)
    • Afiliasi penulis (instansi tempat penulis bekerja dan alamat email untuk korespondensi)
    • Abstrak dan kata kunci (dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
    • Latar belakang
    • Pembahasan
    • Kesimpulan
    • Daftar pustaka
    • Tabel dan gambar apabila ada
  1. Deskripsi bagian naskah
  2. Judul dicetak tebal (bold) dengan huruf kapital. Judul maksimum terdiri dari 12 kata untuk Bahasa Indonesia dan 10 kata untuk Bahasa Inggris. Nama penulis ditulis lengkap tanpa gelar, lembaga tempat penulis bekerja, dan alamat email.
  3. Setiap artikel harus disertai satu paragraf abstrak (bukan ringkasan yang terdiri atas beberapa paragraf) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang secara gamblang, utuh, dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
  4. Materi muatan artikel terdiri dari latar belakang (berisi tentang permasalahan dan metode penelitian jika tulisan merupakan hasil penelitian), pembahasan, dan kesimpulan.
  5. Contoh tata aturan penulisan footnote sebagai berikut:

 

  • Buku

Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Penerbit INDHILL.CO, Jakarta, 1992, hlm. 3.

  1. De Rover, To Serve and To Protect (Acuan Universal Penegakan HAM), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 51.
  • Buku karya terjemahan

Scholten, Paul, De Structuur Dere Rechtswetenschap, Struktur Ilmu Hukum, Terjemahan oleh Arief Sidharta, Bandung, Alumni, 2011, hlm. 7.

  • Buku yang berisi kumpulan artikel

Mahmod Thoha (Ed), Dampak Persetujuan Putaran Uruguay-GATT Terhadap Industri Kecil, UI Press, Jakarta, 1998, hlm. 89.

  • Skripsi, tesis atau disertasi

Jazim Hamidi, Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2005, Tidak dipublikasikan, hlm. 2.

  • Artikel dalam buku kumpulan artikel

Moh Fadli, Nondelegationdoctrine dan Peraturan Delegasi di Indonesia, Susi Dwi Harijanti (Eds), Negara Hukum yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr H. Bagir Manan, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), Bandung, 2011, h1m. 33.

  • Artikel dalam jurnal

Moh. Fadli, Program Legislasi Nasional (Prolegnas): Ketersiapan Data dan Optimalisasi Kinerja DPR, Jurnal Konstitusi, Volume IV No. 1, Juni 2011, PPK Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 20.

  • Artikel dalam majalah atau koran

Bartens, K., 11 Agustus 2003, Aborsi Di Tengah Polarisasi "Pro Life"-"Pro Choice", Kompas, hlm. 89.

  • Artikel dalam majalah atau koran tanpa penulis

Jawa Pos, 22 April 1995, Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, hlm. 4.

  • Makalah

Ni'matul Huda, Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal, makalah disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar Bagi Dosen PTN dan PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitian IKIP Malang, Malang, 12 Juli 2004, hlm. 53.

  • Artikel internet

Ali Safaat, Penafsiran Konstitusi (online), http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf, diakses 3 Februari 2013.

Kennedy, DC., In Search of Balance Between Police Power and Privacy in The Cyber- crime Treaty (online), The Richmond Journal Law and Technology, http://www.richmond. jlt.htmU185.htm, diakses 12 Januari 2003.

  • Dokumen resmi pemerintah

Arsip dan Dokumentasi, Risalah Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang- undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tanggal 23 Februari 2011, Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2011, hlm. 7.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Pedoman Penulisan Laporan Penelitian, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978, hlm. 88.

  • Peraturan Perundang-undangan

Pasa15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

 

  1. Contoh tata aturan penulisan daftar pustaka sebagai berikut:

Buku

Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Penerbit IND-HILL. CO, Jakarta.

  1. De Rover, 2000, To Serve and To Protect (Acuan Universal Penegakan HAM), Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jazim Hamidi, 2005, Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Disertasi program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Tidak dipublikasikan.

Mahmod Thoha (Ed), 1998, Dampak Persetujuan Putaran Uruguay-GATT Terhadap Industri Kecil, UI Press, Jakarta.

Moh. Fadli, 2011, Nondelegationdoctrine dan Peraturan Delegasi di Indonesia, Susi Dwi Harijanti (Eds), Negara Hukum yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), Bandung.

Scholten, Paul, 2011, De Structuur Dere Rechtswetenschap, Struktur IImu Hukum, Terjema- han oleh Arief Sidharta, Bandung, Alumni.

 

Jurnal dan Artikel

Bartens, K., 11 Agustus 2003, Aborsi Di Tengah Polarisasi "Pro Life"-"Pro Choice", Kompas.

Jawa Pos, 22 April 1995, Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri.

Moh. Fadli, 2011, Program Legislasi Nasional (Prolegnas): Ketersiapan Data dan Optimalisasi Kinerja DPR, Jurnal konstitusi, Volume IV No. 1, Juni 2011, PPK Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

 

Makalah

Arsip dan Dokumentasi, 2011, Risalah Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tanggal 23 Februari 2011, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2004, Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal, makalah disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar Bagi Dosen PTN dan PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitian IKIP Malang, Malang.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978, Pedoman Penulisan Laporan Penelitian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

 

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perindang- undangan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

 

Artikel Internet

Ali Safaat, Penafsiran konstitusi (online), http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf.

Kennedy, DC., In Search of Balance Between Police Power and Privacy in The Cybercrime Treaty (online), The Richmond Journal Law and Technology, http://www.richmond.jlt.htm185.htm.

Redaksi berhak melakukan penyuntingan melalui Dewan Penyunting tanpa mengubah isi dan makna redaksi. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi naskah.