Demokrasi dan Legitimasi Kepemimpinan Desa: Tinjauan Hukum Normatif terhadap Dinamika dan Peraturan Terkait Pemilihan Kepala Desa

Authors

  • Dedi Mulyadi Universitas Suryakancana, Cianjur, Indonesia
  • M. Rendi Aridhayandi Universitas Suryakancana, Cianjur, Indonesia
  • Aris Budiono Universitas Suryakancana, Cianjur, Indonesia

Keywords:

Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Serentak, Demokrasi, Legitimasi, Hukum Normatif

Abstract

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika dan peraturan terkait dengan pemilihan kepala desa di Indonesia. Desa berperan penting sebagai tonggak demokrasi publik di akar rumput, sehingga pemilihan kepala desa merupakan wujud akar rumput dari pemberian legitimasi dari masyarakat kepada kandidat yang ditunjuk dalam jabatan publik. Terdapat beberapa aturan yang secara spesifik mengatur tentang pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan secara Demokrasi dan menggunakan sistem jujur adil dan Transparan agar tidak munculnya ketidakpercayaan terhadap Panitia Pemilihan khususnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Abstract

This research describes the dynamics and regulations related to village head elections in Indonesia. The village plays an important role as a pillar of public democracy at the grassroots, so the election of a village head is a grassroots form of granting legitimacy from the community to candidates appointed to public office. Several rules specifically regulate village head elections. Regional Head Elections (Pilkada) and Village Head Elections (Pilkades) are carried out democratically and use an honest, fair, and transparent system so that distrust does not arise in the Election Committee, especially the Election of Village Heads (Pilkades) regulated in the Regulation of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 112 of 2014 concerning Village Head Election.No.

Keywords: Village Head Election, Simultaneous Village Head Election, Democracy, Legitimacy, Normative Law

References

Aridhayandi, M. Rendi. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis,” Jurnal Hukum & Pembangunan 48, No. 4 (2018): 883.

Astuti, Hesti Dwi. “Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk),” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1, No. 2 (2017): 572.

Fahmi and Khairul. Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat. Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2011.

Kuswandi, “Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesarbesarnya Kemakmuran Rakyat,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1, No. 2 (2017): 518.

Luthfy, Riza Multazam. "Fungsi Legislatif Desa Pasca Reformasi." Jurnal Yuridis Vol 1, no. 1 (2014): 1-22.

Mulyadi, Dedi. Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi. Bekasi: Gramata Publishing, 2012.

Nur, Hilman. “Peluang Dan Ancaman Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Bagi Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 3, No. 2 (2017): 157.

Nuraeny, Henny. “Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan Siswa/Siswi SMK/SMA/MA Se-Kabupaten Cianjur,” Journal Of Empowerment 1, No. 1 (2017): 1–14.

Nuraeny, Henny. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Presfektif Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Wajah Hukum Pidana, Asas Dan Perkembangannya. Bekasi: Gramata Publishing, 2012.

Nuriyanto. "Penyelenggaraan Pelayanan PublikDi Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?." Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (2014): 428-453.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya, 2014.

Raras, Brigita. "Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Werot Tahun 2016 di Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara." Jurnal Politico 7, no. 1 (2017).

Rosyid, Moh. "Aplikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan." Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 6, no. 2 (2015): 360-393.

Rudiadi and Ratna Herawati, “Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau),” Law Reform 13, No. 1 (2017): 132.

Rusman, “Penegakan Hukum Pidana Profesional Berpihak Pada Fakta Hukum Dan Keadilan,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 3, No. 2 (2017): 234.

Yuningsih, Neneng Yani, and Valina Singka Subekti. "Demokrasi dalam pemilihan kepala desa? studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013." Jurnal Politik 1, no. 2 (2016): 231-261.

Downloads

Published

2018-01-30

How to Cite

Mulyadi, D., Aridhayandi, M. R., & Budiono, A. (2018). Demokrasi dan Legitimasi Kepemimpinan Desa: Tinjauan Hukum Normatif terhadap Dinamika dan Peraturan Terkait Pemilihan Kepala Desa. Lex Publica, 5(1), 23–31. Retrieved from http://journal.appthi.org/index.php/lexpublica/article/view/87

Issue

Section

Articles